Pelaksanaan pasar lintas batas antara republik demokrasi timor leste (RDTL) dengan Republik Indonesia harus saling menguntungkan mengingat masing-masing negara di wilayah perbatasan memiliki pasar. Hal ini terungkap saat kunjungan lapangan Tim Kunker Komisi I DPR ke perbatasan Mota ain, Atambua, Selasa (9/3).

"Perlu sebuah pengaturan di antara dua negara, jika ada yang menghambat akan diselesaikan pada tingkat politik," ujar ketua rombongan TB Hasanuddin (F-PDI Perjuangan).

Pengaturan terkait harga pun menurutnya harus disinkronisasikan. Jangan sampai terjadi perdagangan bebas atau barter akibat salah satu harga bahan pokok ada yang lebih mahal atau murah. Saat ini pelaksanaan pasar lintas negara masih belum berjalan akibat masih belum adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Untuk pembahasannya, DPR akan memanggil Departemen Luar Negeri, namun secara teknis akan diwakilkan Dubes RI di Timor Leste. Pembangunan Pasar lintas di wilayah RI sendiri telah menelan biaya hingga Rp. 1 Miliar, namun kenyataannya masih terbengkalai akibat terhambat perjanjian kerjasama.

"Sangat disayangkan bila fasilitas ini belum bsa dimanfaatkan, karena bangunan sudah berdiri," katanya.

Pasar lintas batas negara, ungkap Hasanuddin sangat bermanfaat dari segi perekonomian, serta perdagangan antar dua negara.

Sedangkan Dubes RI di RDTL, Edi Setiabudi mengungkapkan pemerintah kedua negara telah mempersiapkan pengaturan pas lintas batas (PLB) yang akan diberlakukan bagi masyarakat perbatasan sampai jarak tertentu.
Pada prinsipnya, ungkap Edi,  kedua negara sepakat menerapkan pas lintas batas dan membuka pasar pasar tradisional di perbatasan sejak ditandatanganinya Arrangement On Tradisional Border Crossing and Regulated Market di tahun 2003.

"Pembahasan pas lintas batas dibahas dalam Forum Technical Sub Commitee dengan melibatkan Menteri Perdagangan, Menteri Hukum dan HAM, imigrasi dan Kepolisian antar kedua lembaga," katanya.

Perampungan dan pemberlakuan pas lintas batas secara resmi diharapkan dapat diresmikan pada tahun 2010. Terkait pasar tradisional di perbatasan, katanya, hingga kini pasar perbatasan tersebut belum dapat diresmikan karena faktor teknis.

"Padahal bangunan fisik pasar telah selesai dibangun sejak beberapa tahun lalu," katanya.

Misalnya bagunan pasar di pos Mota Ain atau Batugade, baik di sisi Indonesia maupun Timor leste. Pas lintas batas dan pasar tradisional di perbatasan tersebut selain penting dari sisi ekonomi masyarakat kecil dan sangat dibutuhkan, juga bernilai strategis untuk mendorong rekonsiliasi antar masyarakat kedua negara.

"Kami berharap semua yang pending, sesuai kompetensi bisa didorong untuk direalisasikan karena masyarakat dan pemerintah sangat mengharapkan bentuk kongkrit," tegasnya.

Dalam pertemuan dengan Sekjen Deplu RDTL, Vicky Chan menjelaskan pihaknya akan membahas peraturan pas lintas batas. Ia menjelaskan bahwa pihaknya, pada prinsipnya sepakat dengan adanya pasar lintas batas. (da)